Selasa 18 Juni 2013

Arsip Peraturan Perundangan di Bidang Dana Pensiun

Dana Pensiun

Penjelasan

Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

Penjelasan

PP No 131 Tahun 2000

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PP No 77 Th 1992

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

 Dana Pensiun Pemberi Kerja

Penjelasan

Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

SKB Direksi BI dan Ketua BPPN No 32/46/KEP/DIR dan No 181/BPPN/0599

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangan, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Perubahan Pertama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.017/2000 tentang Investasi Dana Pensiun 

Perubahan Atas KMK No. 78/KMK.017/1995 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 93/KMK.017/1997

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.017/1999 tentang Penerbitan Surat Utang dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan Nasional

Penerbitan Surat Utang dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan Nasional

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu

Perubahan KMK No. 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Perubahan KMK N0. 76/KMK.017/1995 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun

Perubahan KMK No. 78/KMK.017/1995 tentang Investasi Dana Pensiun

Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan

Perubahan Pasal 3 KMK No. 228/KMK.017/1993 tgl 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja

Formulir A - Permohonan Pengesahan Pembentukan DPPK/Penyesuaian Yayasan DP

Formulir B - Permohonan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari DPPK

Bidang-Bidang Penanaman Modal tertentu yang memberikan penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek Pajak dari Pajak Penghasilan

Kep. Menaker No Kep-150/Men/2000

Peraturan Menaker RI No PER-02/MEN/1995

Persyaratan Pengetahuan di Bidang Dana Pensiun serta Tata Cara Pemenuhannya bagi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

Lampiran I - C1 Guidelines DPLK

Lampiran II - C2 Guidelines DPPK

No KEP-2345/LK/2003

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

Lampiran I

Lampiran II

No KEP-2344/LK/2003

Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun

No KEP-241/PJ./2002

Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek

No KEP-240/PJ./2002

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Kep-506/PJ./2001

No KEP-333/PJ/2001

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Dana Pensiun yang Dialihkan Kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup

No KEP-217/PJ/2001

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan

No SE-10/PJ.42/2002

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga dan Obligasi yang Diperdagangkan dan atau dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek

No SE-37/PJ.43/2001

SKB atas Pooled Fund yang Dimiliki oleh Dana Pensiun

No SE-36/PJ.43/2001

Perlakuan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Dimiliki oleh Dana Pensiun yang Pendiriaannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan

No SE-35/PJ.43/1999

Penegasan tentang pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Dana Pensiun yang dialihkan kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Cara Membeli Anuitas Seumur Hidup

No SE-45/PJ.43/1998

 Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor  KEP-281/PJ./1998

No SE-34/PJ.43/1998

Pemotongan PPh Pasal 21 yang Bsersifat final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Tertentu

No SE-18/PJ.42/1996

Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana (Seri PPh Umum No. 30)

No SE-01/PJ.43/1996

PPh Pasal 21 atas Penarikan Dana Pensiun (Seri PPh Pasal 21 No. 1)

No SE-16/PJ.4/1995

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 651/KMK.04/1994 (Seri PPh Umum No 6)