Home Profil Publikasi Regulasi Data Layanan

 

Visi dan Misi

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi

Profil Pejabat

 

 

 

Laporan Kegiatan 2001

Direktori Asuransi 2001

Kliping

 

 

 

Peraturan Perundangan

Prosedur Perijinan

 

 

 

Statistik Perasuransian

Profil Perusahaan Perasuransian

 

 

 

Form Laporan

eReport

Pengaduan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedang disiapkan : RUU tentang Perubahan Atas UU no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan industri perasuransian. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, perangkat peraturan perundang-undangan bagi usaha perasuransian perlu disesuaikan dengan perkembangan industri perasuransian.
Saat ini pemerintah telah menyiapkan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Perubahan ini dilakukan dengan menghilangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat menghambat dan menambahkan ketentuan baru yang bersifat mengakomodasi aspirasi masyarakat khususnya pelaku industri perasuransian seiring dengan semangat globalisasi dan reformasi.

Pengalihan fungsi pembinaan dan pengawasan
Untuk mengakomodasi Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pembinaan dan pengawasan sektor jasa keuangan akan dialihkan kepada lembaga baru yang merupakan lembaga independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya tahun 2002. Lembaga baru tersebut disebut Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan. Dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya akan dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan. Sektor jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut antara lain meliputi usaha perasuransian, dana pensiun, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan demikian, fungsi pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan harus diubah dan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan.

Melengkapi ketentuan-ketentuan yang belum diatur
Seiring dengan perkembangan industri perasuransian banyak aspek yang belum mendapat kepastian hukum dalam UU No. 2 tahun 1992. RUU ini dirancang untuk menampung hal-hal tersebut antara lain :

  • Memberikan kepastian hukum kepadaperusahaan asuransi kerugian untuk dapat memasarkan program asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri;

  • Memberikan kepastian hukum mengenai usaha asuransi syariáh sebagaimana telah diatur oleh industri perbankan;

  • Memberikan kepastian hukum terhadap usaha bersama (mutual);

  • Memberikan kepastian hukum tentang asuransi sosial dan asuransi wajib;

  • Memberikan kesempatan yang sama kepada investor asing sebagaimana diberikan kepada investor dalam negeri untuk melakukan usaha perasuransian;

  • Melakukan pelarangan terhadap perusahaan perasuransian atas transaksi dalam bentuk apapun yang mengindikasikan adanya kegiatan pidana pencucian uang (money laundring);

  • Mendorong kearah profesionalisme bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian dengan pembatasan perangkapan jabatan;

  • Membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis sebagaimana Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam industri perbankan.

  • Mengatasi hambatan yang disebabkan oleh faktor ekstern, yang meliputi antara lain adanya peraturan perundang-undangan mengenai program asuransi sosial dan penyelenggara program asuransi sosial yang menyebabkan adanya monopoli.

Selaras dengan RUU tentang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan
Dengan akan dibentuknya Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang disertai dengan disusunnya Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan, semua sektor jasa keuangan harus sinkron pada undang-undang tersebut. Demikian pula halnya dengan sektor jasa keuangan yang bergerak dibidang asuransi. Namun, karena yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan adalah aturan secara umum untuk semua jasa keuangan, undang-undang sektoral termasuk sektor asuransi perlu untuk diharmonisasi.
Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang Usaha Perasuransian dengan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan diperlukan dengan maksud antara lain:

  1. menghindari tumpang-tindih pengaturan;

  2. mengindari pengaturan yang bertentangan satu dengan lainnya;

  3. Menuangkan aturan umum yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian lebih spesifik berkaitan dengan sektor asuransi.  <so/3/03>

 
 
  home ke atas